DPRD KOTA DEPOK GELAR RAPAT PARIPURNA TENTANG RENCANA KERJA AKD

DPRD KOTA DEPOK GELAR RAPAT PARIPURNA TENTANG RENCANA KERJA AKD

Kota Kembang, TN

Awal Januari 2018 DPRD Kota Depok langsung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2017-2018, Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu 3 Januari 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok H.M.Supariyono,Amd.Ak dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam Rapat Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan akan menyampaikan Rencana Kerjanya selama Masa Sidang Kedua tersebut, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sector guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan.

Adapun Rencana Kerja dari masing-masing AKD adalah sebagai berikut :

Komisi A yang menbidangkan masalah pemerintahan, dalam penyampain rencana kerjanya pada Masa Sidang Kedua ini yang disampaikan oleh Hj.Siti Sutinah anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, diawali dengan ucapan selamat memasuki Tahun Baru 2018 semoga di Tahun yang baru iini mari kita tingkatkan kualitas kehidupan dengan berbuat dan bekerja dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang kedua ini, antara lain : Pengawasan terhadap Kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, Memfasilitasi penyelesian masalah Aset Fasos-Fasum, koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kota Depok bersama KPUD.

Panwas, Kesbangpol dan Disdukcapil, koordinasi perihal pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan terhadap penegakkan Perda tentang Perijinan, penerapan garis sempadam situ dan sungai serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Komisi B yang membidangi masalah Perekonimian dan keuangan Daerah, dalam penyampaian reb=nca kerjanya oleh Wakil Ketua Komisi B Rienova Serry Donie,S.Sos dari Fraksi Gerinda, bahwa atas nama pimpinan dan anggota Komisi B mengucapka selamat Tahu Baru 2018 semoga di Tahun yang baru ini kita semua akan menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Potensi ekonomi lokal harus di eksplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok, peran serta masyarakat pun harus lebih di efektifkan dan diberi informasi yang seluas-luasnya terutama terkait Pajak Daerah, apabila peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok. Salah satu potensi Pajak yang akan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Parkir, selama ini

Komisi B melihat dan menganalisa Pjak Parkir masih belum optimal karena banyak lahan parker yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur, untuk itu Komisi B mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Depok agar laha parker yang ada dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara professional untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir tersebut.

Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Veronica wiwin widarini,SE. Anggota Komisi C dari fraksi PDIP disampaikan bahwa rencana kerja Komisi C pada masa sidang kedua ini akan memfokuskan pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan Rapat Kerja dengan OPD terkait sebagai leading sector Komisi C yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan dalam rangka yntuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan, karena dilihat dari kondisi yang ada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun, terkesan tidak direncanakan dengan baik sehingga pekerjaan dilapangan terburu-buru mengakibatkan kualitas pekerjaan juga kurang baik dan terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Kebijakan Sistim Satu Arah (SSA) agar pihak Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dan kpprdinasi dengan warga dan pedagang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut untuk mencari solusi yang terbaik, Komisi C akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mempercepat pembangunan Tol Desari dan Cijago untuk mengurai kemacetan di Kota Depok yang semakin parah terutama pada hari Sabtu dan Minggu, selain itu juga membuat dan memperlebat jalan-jalan alternatif.

Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, dalam penyampain rencana kerja oleh Lahnuddin Abdullah,S.Kom. Anggota Komisi D dari Fraksi PAN disampaikan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang Pendidikan, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Dengan telah disahkannya Perda tentang Budaya Gemar membaca, Komisi D akan mengundang Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk membahas langkah-langkah intensifikasi gerakan gemar membaca di Kota Depok baik strateginya maupun bentuk yang ditetapkan apakah melalui Pemerintah, masyarakat maupun keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan RSUD Depok perlu ditingkatkan lagi ke depan, karena RSUD Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer masyarakat Kota Depok dan Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS. Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Para Pengusaha untuk membuat program agar para siswa yang telah Lulus SMK & SMA yang tidak menmeruskan pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kota Depok serta melakukan sosialisasi bursa kerja sampai ke Level Kelurahan. Memberikan kemudahan perijinan kepada para investor untuk membuka usahanya di Depo dengan demikian dapat merekrut tenaga kerja khususnya warga Depok.

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada Gedung Baru RSUD Depok, setelah melakukan rapat evaluasi dan berkoordinasi denga RSUD Depok pada Desember 2017 lalu, maka Komisi D akan memanggil Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk meminta keterangan tentang kesiapan Gedung Bary RSUD tersebut kapan weeaktunya dapat dioperasionalkan penggunaannya, Komisi D juga berencana akan turun melihat langsung kondisi Gedung Baru RSUD tersebut.

(YN)

 

 

center banner

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan