Pradi: Pentingnya Aplikasi Terpadu Big Data untuk Monitoring Penerima Bansos
transdepok.com – Masih amburadulnya penyaluran bansos tidak lepas dari belum adanya sistem terpadu pendataan yang berbasis big data yaitu dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, sebab dalam kasus bansos Covid-19, alokasi bantuan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, pihak swasta pun banyak yang mengalang bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna bakal terus mendorong pengembangan big data sebagai perbaikan, sekaligus menjadi sistem pengawasan yang lebih terbuka dan integratif.
“Sistem big data ini untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan program sejenis lainnya,” kata Pradi Supriatna, Sabtu (30/05/2020).
Sistem big data yang akan dibangun sangat efektif dalam melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akibat dampak dari Covid 19. Lewat sistem ini, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, dapat mengisi datanya sendiri di website tanpa harus melalui pengajuan yang berjenjang dari RT, RW, kelurahan sampai kepada pemerintah kota.
Dengan demikian, warga Depok yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS akan difasilitasi dan terbuka untuk mendapatkan bantuan dari swasta atau non-pemerintah. Sejumlah perusahaan swasta diketahui banyak menyalurkan bantuan lewat program corporate social responsibility (CSR) mereka.
Aplikasi ini juga bisa diakses oleh donatur, sehingga bisa diketahui berapa nilai yang disumbangkan dan pihak-pihak yang menerima bantuan tersebut. Semua pihak bisa turut aktif mengawasi karena data penerima sudah tertera di aplikasi dan sudah terverifikasi sehingga tidak akan terjadi duplikasi dengan memanfaatkan sistem digitalisasi ini.
Dalam sistem big data tersebut, warga bisa mengecek langsung apakah sudah terdaftar atau belum sebagai penerima bantuan dalam penanganan Covid-19.
Untuk verifikasi juga dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan unsur RT/RW, pihak kelurahan dan kecamatan, LPM hingga lembaga terkait di tingkat kota diberi akses untuk memvalidasi data yang dimasukan oleh masyarakat, sehingga bisa dipastikan layak tidaknya menjadi penerima bantuan. Kalau data dan fakta lapangannya tidak sesuai, bisa dicek ulang
Dengan mengembangkan sistem big data ini, Pradi berharap, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Unsur pemerintah juga bisa menjalankan tugas dan fungsinya yang lebih produktif, efektif dan efisien dengan partisifasi aktif dari masyarakat.
81 views